Usai Idul Fitri, Korupsi Akan tetap Lestari?

Oleh Sri Endang Susetiawati

Uruslah pembuatan KTP. Pasti akan diminta “uang rokok” atau “uang bensin” di tingkat Kelurahan atau Desa, hingga di tingkat Kecamatan. Pepanjanglah STNK di kantor SAMSAT. Pasti akan diminta uang cek fisik kendaraan dan uang administrasi tambahan saat STNK diserahkan.

Ajukan kenaikan pangkat atau golongan PNS pada Dinas terkait. Pasti akan diminta uang administrasi liar saat pengambilan SK baru. Uruslah pembuatan Akte Lahir pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang katanya gratis bagi bayi yang baru dilahirkan. Pasti, masih akan diminta “uang jasa” saat Akte Lahir diserahkan beberapa hari kemudian.

Daftar pungutan liar akan semakin panjang. Cobalah berhubungan dengan pelayanan birokrasi pemerintahan yang lainnya. Pasti akan diminta “uang pengertian” yang sebenarnya merupakan praktek korupsi dalam skala yang terkecil. Mekanisme birokrasi hampir selalu meminta biaya tambahan yang bersifat liar, di luar biaya resmi yang telah ditentukan.

Ya. Bagi mereka, para pelayan negara, pekerjaan sehari-hari di kantor pemerintahan bukan lagi berfungsi sebagai abdi negara. Akan tetapi, mereka telah berubah menjadi para penguasa yang meminta balasan uang jasa atas setiap pelayanan pada rakyatnya.

Bukankah mereka telah digaji setiap bulan, untuk melakukan pekerjaan pelayanan? Benar. Namun, tampaknya hal itu hanya sebatas teori belaka. Gaji bulanan tetaplah dibayarkan oleh negara. Korupsi berupa pungutan liar tetaplah berjalan demi menambah-nambah penghasilan harian.

 Kekuasaan birokrasi masih dimanfaatkan oleh abdi negeri untuk memperoleh keuntungan pribadi. Mentalitas feodal yang tidak mau tulus melayani, masih kuat membelenggu aparatur pemerintahan di negeri ini. Suatu fakta nyata yang masih banyak terjadi, tanpa disentuh oleh reformasi hingga saat ini.

“Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?” adalah ungkapan yang sudah jamak diketahui oleh masyarakat umum saat berhubungan dengan pelayanan negara. Kemudahan, dengan demikian, bukanlah bagian dari komitmen pelayanan. Kemudahan, justru harus ditebus dengan sejumlah uang.

Waktu terus berputar dan berjalan dari hari ke hari. Hukum rimba birokrasi kembali akan menunjukkan kekuasaannya, tanpa peduli negeri yang konon telah memasuki era reformasi. Banyak yang belum berubah di negeri ini. Reformasi, kini mulai kehilangan arti.

Rakyat hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Pertanda heran, entah berlangsung sampai kapan. Rakyat dipaksa kembali, hanya untuk bisa memaklumi. Rakyat seolah tanpa daya, kembali harus menanggung atas semua akibatnya.

Mulai pekan ini, abdi negeri kembali bertugas melayani. Idul Fitri telah mereka lewati. Silaturahmi telah mereka jalani. Permohonan maaf dan saling memaafkan telah mereka lalui. Lantas, pastilah korupsi akan terus mereka geluti.

Sebuah wajah negeri yang tampak jelas akan kegagalan di sana sini. Reformasi yang gagal dalam membersihkan pelayanan birokrasi. Pun, ritual keagamaan yang gagal dalam membersihkan jiwa-jiwa pelayan negeri yang bebas korupsi.

Sebulan berpuasa, dan perayaan Idul Fitri, tampaknya hampir tiada membekas lagi. Hampir tiada arti. Mengapa? Karena, korupsi akan tetap lestari.*** By Srie

Salam Persahabatan

Srie