Isu Reshuffle Kabinet, Di Tengah Harapan Nyaris Nol

Oleh Srie

Reshuffle, sejatinya merupakan masalah yang biasa saja. Dalam sistem kabinet presidensial, pergantian menteri sepenuhnya  merupakan hak dan kewenangan seorang Presiden. Sebatas reshuffle sebagai bagian dari peningkatan efektivitas dan kinerja pemerintah, tentu saja rakyat akan mendukungnya.

Lalu apa masalahnya? Secara prinsip, sebenarnya tidak ada masalah dalam hal reshuffle Kabinet. Apapun keputusan Presiden dalam mengganti para pembantunya, jelas merupakan kewenangannya yang telah diberikan oleh konstitusi.

Masalah reshuffle itu muncul, diduga justru lebih banyak terletak pada Presiden sendiri. Mengapa? Isu reshuffle yang bergulir sejak Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II jelang berusia satu tahun, ternyata hanya merupakan isu belaka. Faktanya, pergantian itu tidak benar-benar terjadi. Meskipun, tanda-tanda keseriusan akan adanya reshuffle saat itu benar-benar dirasakan.

Kini, isu reshuffle telah muncul kembali, sejak bulan puasa yang lalu. Adanya sejumlah masalah yang dianggap membelit sejumlah Menteri, kian menambah isu tersebut bergerak liar dan panas. Dari informasi yang berkembang, setidaknya ada 7 Menteri yang diisukan akan diganti, yaitu Andi Mallarangeng, Jero Wacik, Darwin Zahedy Saleh, Muhaimin Iskandar, Suharso Manoarfa, Agung Laksono, Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Mustafa Abubakar.

Dari kalangan istana, konfirmasi mengenai isu reshuffle seolah mendapat penguatan dari Staf Khusus Presiden Bidang Politik, Daniel Sparingga.

“Reshuffle kabinet memang sudah menjadi proses pengambilan keputusan top priority (prioritas utama) di hari-hari ini,” ucap Daniel saat dihubungi, Sabtu kemarin.

Dukungan atas terjadinya reshuffle pun kembali disuarakan oleh sejumlah pihak, termasuk dari kalangan DPR RI. Salah satunya, datang dari Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PDIP, Pramono Anung.

“Reshuffle sangat pantas untuk menteri–menteri yang tidak kapabel, punya masalah-masalah moral dan tidak punya prestasi apa-apa”ujar Pramono di gedung DPR, Jakarta, Jumat(16/9).

 Namun, pesimisme atas kesungguhan Presiden dalam melakukan reshuffle pun terungkap juga. Mereka masih belum yakin kalau reshuffle akan benar-benar terjadi. Karena, Presiden SBY dianggap kurang memiliki keberanian untuk melakukan hal tersebut.

Jika hal tersebut dianggap benar,  pertanyaannya, mengapa Presiden SBY masih kurang berani melakukan reshuffle Kabinet? Secara teoritis, kemenangan mutlak pasangan SBY-Boediono  pada Pilpres 2009 lalu yang meraup angka lebih dari 60% pemilih, hanya dalam satu putaran, seharusnya sudah jauh lebih dari cukup untuk tidak perlu lagi ragu-ragu dalam melakukan reshuffle Kabinet.

Akan tetapi, kenyataannya justru tidaklah demikian. Tampaknya, konfigurasi kekuatan politik di parlemen menjadi faktor yang turut berpengaruh secara signifikan dalam hal kekurangberanian Presiden. Ternyata, isu reshuffle pun diduga telah menjadi alat penekan dan sekaligus alat tawar-menawar kepentingan politik  dengan para elit partai koalisi.

Adalah sangat wajar bila kemudian banyak pihak yang menilai isu reshuffle Kabinet tak lebih dari sekedar isu tahunan semata. Isu reshuffle Kabinet dianggap hanya  sekedar isu belaka, bila dibandingkan dengan kesungguhan Presiden untuk memperbaiki kinerja para pembantunya. Maka, nada skeptis pun kembali berhembus, manakala isu tersebut kembali dimunculkan.

"Saya tidak mau tanggapi. Ini isu yang sering terlontarkan. Ini isu tahunan. Kalau ada kasus-kasus yang menyangkut dengan persoalan-persoalan di kabinet pasti muncul isu resehuffle. Saya sudah capek menanggapi isu ini," kata Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura di kantornya, Tebet, Jakarta (Sabtu, 17/9).

Kalaupun ada reshuffle, mungkin akan sangat terbatas pada sejumah Menteri yang tidak memiliki latar belakang politik, semisal Mustafa Abubakar atau Endang Rahayu Sedyaningsih karena alasan kesehatan. Sementara itu, reshuffle atas Menteri asal parpol (di luar Demokrat), seperti Muhaimin Iskandar (PKB) yang terkena isu suap di Kemenakertrans, dan Agung Laksono (Golkar) tentu tidak akan mudah begitu saja. Menteri Perumahan, Suharso Manoarfa (PPP) yang terkena gugat cerai istrinya akibat berpoligami, pun masih menunggu ketegasan dari presiden SBY.

Lihatlah, bagaimana tanggapan politisi PKB saat menanggapi isu kemungkinan Muhaimin Iskandar akan terkena reshuffle.

“Ini bukan ihklas atau tidak ikhlas, itu hak presiden. Tapi, Presiden harus mempertimbangkan sisi politiknya........ Faktor politik itu penting. Faktanya kan begitu, SBY menang kan bukan dukungan Demokrat saja, tapi karena dukungan partai-partai lain.... Selain itu, faktor etos kerja menteri juga harus menjadi pertimbangan lainnya,” kata politisi PKB, Abdul Malik Haramain usai diskusi Sindo Radio di Cikini, Sabtu (17/9).

Berbagai pandangan yang kritis, skeptis dan sinis dari sejumlah pihak tidak akan berhenti sampai disini. Mereka akan memberikan penilaian yang lebih jauh lagi terkait soal reshuffle Kabinet. Antara lain, bahwa maju mundurnya isu reshuffle Kabinet merupakan cerminan dari diri Presiden SBY sendiri yang diduga tidak clear.

Presiden SBY dianggap kurang memiliki keleluasaan dalam menggunakan hak prerogatifnya akibat politik saling sandera di antara para elit politik. Mengapa politik saling sandera bisa terjadi? Tentu saja, karena masing-masing pihak dianggap memiliki kartu truf  atas lawan politiknya. 

Kasus Bank Century, misalnya, dianggap sebagai kartu truf para elit Golkar dalam menyandera SBY agar melindungi kader-kadernya di Kabinet. Kaus Century pun diduga telah digunakan untuk melindungi kasus yang menimpa Aburizal Bakrie, seperti kasus Lapindo atau pengemplangan pajak perusahaan Group Bakrie. Inilah salah satu alasan penting yang dapat menjelaskan mengapa isu reshuffle yang menguat pada awal tahun ini ternyata hanya isapan jempol belaka.

Lantas, bagaimana dengan isu reshuffle belakangan ini? Tampaknya momen reshuffle Kabinet sudah dianggap dingin oleh banyak pihak. Pertama, reshuffle Kabinet dianggap telah kehilangan momentum terbaiknya, yakni saat usia KIB II jelang satu tahun yang lalu, yang kemudian terkalahkan oleh tawar-menawar politik terkait kasus Century. Kedua, sisa waktu efektif yang kurang dari dua tahun pemerintahan karena jelang Pemilu 2014, maka reshuffle dianggap tidak akan terlalu banyak mengubah kinerja pemerintahan SBY-Boediono yang akan memasuki tahun ketiga.

Ketiga, isu reshuffle muncul ditengah situasi yang kurang kondusif, dimana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dianggap berada pada titik nadir, yakni kurang dari 50 %. Munculnya kasus Nazarudin yang menyeret para petinggi Demokrat, disertai dengan berbagai ragam hiruk pikuknya, dianggap turut menyumbang atas kian anjloknya kepercayaan dan harapan pada pemerintahan SBY. Mencuatnya kasus suap Kemenakertrans, telah memperkuat rumor yang berkembang selama ini, bahwa korupsi tidak sungguh-sungguh diberantas di negeri ini.

Pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Antasari Azhar ke Mahkamah Agung (MA), juga turut kian membuka mata rakyat. Bahwa ternyata dugaaan rekayasa hukum dianggap memang telah benar-benar terjadi. Dengarkan apa kata Antasari, melalui kesaksian Permadi di forum Jakarta Lawyer Club (JLC). Bahwa kasus yang membelit dirinya sarat dengan rekayasa, karena diduga sangat terkait saat KPK hendak mengusut kasus dugaan korupsi IT di KPU, dugaan kaus Bank Century, dan pemenjaraan Aulia Pohan, besan SBY.

Sebuah dugaan yang kemudian memperoleh penguatan oleh pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Ashiddiqie, bahwa Antasari Azhar merupakan korban dari peradilan yang sesat. Penolakan ajakan bertemu presiden SBY oleh para tokoh lintas agama yang baru-baru ini menggelar puasa dan doa bersama di depan istana negara, pun dianggap telah memperkuat dugaan semakin hilangnya harapan masyarakat terhadap pimpinannya sendiri.

Benar, isu reshuffle memang kembali mencuat ke permukaan. Namun, gemanya tak lebih dari sekedar hembusan angin sepintas lalu di sekitar istana negara dan para elit politik belaka. Sebagian besar masyarakat tampaknya telah terlanjur patah harapan, hingga nyaris berada di titik nol. Bahwa sang presiden bersama kabinetnya diragukan akan mampu meningkatkan kinerja lebih baik, di saat kasus-kasus korupsi jelas-jelas tidak banyak ditangani dengan baik.

Sangat wajar, bila sebagian pihak terus mempertanyakan, apanya yang dapat diharapkan dari sebuah reshuffle di saat Pemilu 2014 telah makin dekat, terutama bagi para politisi untuk mempersiapkan diri. Jelas, persiapan untuk kepentingan mereka yang hendak punya hajat, bukan untuk kepentingan rakyat!*** [Srie]