Demokrasi Korup, Politik Pembodohan Bagi Rakyat!

Oleh Srie

Terkuaknya kasus dugaan korupsi yang melibatkan M. Nazarudin, Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini telah dipecat kian menambah kegeraman rakyat. Akal sehat rakyat berkata bahwa hampir tidak mungkin Nazarudin memperoleh proyek pemerintah yang didanai oleh uang rakyat (APBN) tanpa memanfaatkan faktor kekuasaan, dan tanpa melibatkan sejumlah rekan. Angkanya cukup fantastis, dengan total nilai proyek lebih dari Rp 6 trilyiun yang tersebar di sejumlah Kementerian dan lembaga negara lainnya. 

Akal sehat rakyat akan cukup mudah untuk berkata bahwa hampir tidak mungkin keberhasilan mendapatkan proyek-proyek pemerintah yang nilainya sangat besar itu tanpa ada imbalan bagi para pemegang kekuasaan. Bahkan, sangat mungkin cara mendapatkan proyek seperti itu merupakan modus operandi yang sangat disengaja dan terencana, sebagai bagian dari upaya memperoleh dukungan logistik untuk kepentingan politik, baik bagi kantong pribadi para pimpinan partai maupun kas kelembagaan partai jelang Kongres Partai Demokrat setahun lalu atau jelang Pemilu 2014 yang akan datang.

Dalam persepektif semacam ini pula, rakyat memahami dugaan atas kasus Bank Century. Kondisi tidak sehat sebuah Bank dimanfaatkan sebagai modus penguasa dalam memperoleh dana segar untuk keperluan logistik pada Pemilu 2009 yang lalu. Caranya adalah melalui pemanfaatan dana talangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang jumlahnya senilai Rp 6,7 trilyun. Sekali lagi, angka yang sangat fantastis di mata rakyat yang masih banyak menghadapi kesulitan hidup.

Sangat terlalu mudah bagi rakyat untuk berkesimpulan. Bahwa untuk memperoleh kekuasaan di negeri ini memerlukan biaya yang sangat luar biasa mahal. Masalahnya, biaya sebesar itu ternyata diperoleh dari uang rakyat melalui berbagai modus korupsi dan manipulasi. Ketika sudah berkuasa, praktek korupsi pun terus berlanjut dengan tujuan melanggengkan kekuasaan, bila perlu agar dapat dipertahankan untuk selama-lamanya.

Inilah fakta dari sebuah praktek politik yang tidak sehat di negeri ini. Dari uang rakyat, oleh para penguasa, untuk memperoleh kekuasaan, demi memperoleh uang kembali, untuk berkuasa lagi. Sebuah praktek politik yang keji dalam lingkaran setan dari sebuah negeri demokrasi yang sarat korupsi. Namun, bagi mereka, para penguasa, tentu saja sangat menikmatinya.

Lantas, dimanakah urusan rakyat?  Tampaknya, cukuplah bagi rakyat hanya sekedar menikmati suguhan berbagai dagelan politik atau sinetron bergenre situasi komedi yang seringkali tak berujung pangkal dengan jelas. Isu terorisme adalah tema yang amat mudah untuk dimainkan. Upaya pelemahan KPK, seperti kisah asmara Antasari-Rani, perseteruan Cicak-Buaya, Balada Susno Duaji, hingga perjalanan wisata bintang ngetop Gayus Tambunan adalah tema lain yang sangat menguntungkan bagi para penguasa.

Rakyat dianggap cukup dengan menonton layanan iklan yang bertemakan kesuksesan atau kepedulian dari sejumlah program pemerintah. Tema-tema iklan yang bersifat populis dianggap cukup untuk membangun persepsi atau citra positif rakyat terhadap para pemimpinnya. Rakyat cukup disantuni dengan sejumlah bantuan langsung, baik berupa uang tunai maupun barang kebutuhan pokok lainnya. Sebuah upaya meraih simpati rakyat yang akan terasa makin intensif pada setiap menjelang Pemilu.

Sebuah upaya para politisi yang pada hakekatnya merupakan praktek pembodohan terhadap rakyatnya sendiri. Benarkah demikian? Entahlah, siapakah yang sesungguhnya benar-benar bodoh? *** [Srie]