Demokrasi : DNA Bangsa atau Sebuah Ilusi ?

Oleh Srie 

Kembali presiden SBY mengungkapkan kebanggaanya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Katanya, hari ini, Indonesia berdiri bangga sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, ekonomi muncul dengan stabilitas politik, dengan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dan sebagai anggota G-20, dan sebagai anggota pendiri dan tahun ini sebagai ketua ASEAN.

Bahkan, secara spesifik SBY lebih jauh lagi dengan mengatakan bahwa demokrasi merupakan bagian dari DNA bangsa ini. Sebuah pernyataan yang menggambarkan bahwa demokrasi dianggap telah menjadi bagian dari ciri khas bangsa yang telah tertanam dalam DNA (deoxyribonucleic acid). Sebuah istilah yang biasa digunakan dalam mikrobiologi, dimana DNA adalah materi genetik yang berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik tentang sejumlah karakter yang merupakan cetak biru bagi organisma yang bersangkutan.

“Transformasi secara nasional yang terjadi telah menumbuhkan esensi manusia Indonesia yang sesungguhnya seperti kebebasan, keragaman, harmoni, toleransi, tradisi, dan kesatuan. Tanpa ini, Indonesia tidak akan mampu bertahan. Demokrasi telah menjadi bagian dari DNA nasional hingga ke akar rumput. Bahkan ketika kondisi politik dan ekonomi berada di bawah paksaan, masyarakat tidak akan berhenti percaya dengan poin penting tersebut” kata SBY dalam pidato "World Economic Forum on East Asia", kemarin (12/6/2011) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Pertanyaan yang relevan untuk diajukan, sejauhmanakah optimisme SBY tentang perkembangan demokrasi di negeri ini benar-benar riil atau lebih merupakan sebuah ilusi ? Hal ini penting untuk memperoleh jawaban, setidaknya agar kita sebagai bangsa dapat menghindarkan diri dari akibat sesungguhnya yang akan terjadi. Hal ini penting agar kita dapat membedakan mana sebuah kondisi optimisme yang sesungguhnya, atau sekedar sebuah bagian dari politik pencitraan semata dari sebuah demokrasi politik yang semu, atau sekedar ilusi.

Samuel Huntington (1997) mengingatkan bahwa negara-negara demokrasi baru masih berpeluang gagal sebagai sebuah negara demokrasi dalam proses perkembangan konsolidasi manakala negara tersebut gagal dalam sejumlah hal. Antara lain, adalah (1) perkembangan ekonomi yang memadai dalam menopang negara demokrasi, dan (2)  bagaimana interaksi para elit politik dan publik bereaksi terhadap sejumlah masalah kontekstual yang dihadapi negerinya, dan terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, terutama yang memperoleh perhatian cukup tinggi dari publik.

Adalah penting untuk diingat, bahwa demokrasi bukanlah tujuan, dan bukan segala-galanya dalam kehidupan berbagnsa dan bernegara. Demokrasi hanyalah salah satu cara bagaimana negeri ini dikelola. Tujuan yang kemudian menjadi di atas segala-galanya adalah melayani kepentingkan rakyat, bagaimana negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demokrasi hampir tanpa arti jika tidak seiring dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat, seperti meningkatnya kemakmuran rakyat secara eknonomi, meningkatnya kemudahan rakyat dalam memperoleh akses pendidikan yang bermutu, dan meningkatnya kemudahan rakyat dalam memperoleh layanan kesehatan yang terjangkau. Mengapa harus rakyat yang menjadi ukuran ? Karena, dalam demokrasi, pemilik dan penguasa sesungguhnya adalah rakyat itu sendiri, bukan para penguasa, bukan pula para pejabat dan para elit politik.

Adalah benar, bahwa demokrasi yang sesungguhnya akan dimaknai oleh rakyat dari bagaimana para elit politik berinteraksi atas sejumlah masalah aktual dan kontekstual yang dihadapi oleh sebuah negeri demokrasi baru. Interaksi para elit politik yang penuh dengan prakek korupsi, kolusi, manipulasi, nepotisme dan praktek politik uang dan politik dinasti  justru akan memberikan pemaknaan yang negatif atas demokrasi di mata publik. Ditambah lagi, bila demokrasi tidak diiringi oleh kemampuan pemerintah yang efektif dalam mengatasi masalah-masalah aktual dan faktual tersebut, seperti masalah korupsi, masalah penegakkan hukum, dan masalah sosial ekonomi, maka makna demokrasi hanya akan menjadi sinisme politik di mata rakyatnya sendiri.

Demokrasi memang tidak cukup hanya dengan umbar kata-kata pidato dan tebar pesona dari para pejabat, atau bahkan presiden sekalipun  tentang sejumlah indikator keberhasilan yang telah dicapai. Demokrasi pun belum cukup hanya dengan mengacu indikator ekonomi makro yang biasa merujuk, antara lain pada stabilitas ekonomi moneter, meningkatnya indeks bursa saham dan menguatnya kurs rupiah terhadap dolar AS.  Demokrasi, sejatinya memerlukan bukti-bukti keberhasilan yang lebih konkret, yang secara langsung dapat dirasakan oleh rakyat, seperti masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan dan layanan birokrasi pemerintahan. Bahkan, bila perlu rakyat menghendaki manfaat konkret dari demokrasi dapat terjadi pada saat hari ini juga.

Dalam kaitan inilah, maka kita patut untuk mengingatkan presiden SBY mengenai optimisme demokrasi di negeri ini. Bahwa ada sejumlah masalah aktual dan faktual yang dihadapi negeri ini, seperti masalah korupsi, masalah sulitnya memperoleh pekerjaan, mahalnya biaya pendidikan, tidak terjangkaunya layanan kesehatan, dan layanan birkrasi yang masih sering mengecewakan. Bahwa demokrasi dirasakan belum melahirkan banyak manfaat konkret terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh rakyat sehari-hari.

Jika masalah-masalah di atas tidak mampu di atasi, maka demokrasi yang berkembang di negeri ini tidak dapat langsung secara otomatis akan menimbulkan kebanggaan pula di hati rakyatnya. Justru, keadaan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa demokrasi hanya akan melahirkan sisnisme politik yang akut pada sebagian besar rakyat terhadap pemerintah, dan terhadap demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, maka demokrasi yang bekembang di negeri ini tidak saja hanya merupakan sebuah ilusi, namun bisa jadi akan mengalami kegagalan serius di masa yang akan datang.

Bagaimana dengan pendapat Anda ? *** [Srie]